SEJARAH PUSKESMAS TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Logo Puskesmas Taman Kab. Sidoarjo

Puskesmas Taman merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang sudah ada sejak tahun 1968 dengan domisili di Jalan Raya Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Statusnya pada waktu itu adalah sebagai Puskesmas Rawat Jalan yang memberikan layanan pengobatan atau kuratif tanpa adanya tempat untuk rawat inap oleh karena keterbatasan lahan dan bangunan. 
 

Kemudian, pada tahun 1976 dibangunlah ruang baru yang lebih besar dengan fasilitas pelayan untuk rawat jalan, beberapa poli lainnya di Jalan Raya Ngelom No. 50 Taman Sidoarjo. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1979 baru bisa ditempati. Hal ini ditandai dengan peresmian oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah TK. I Profinsi Jawa Timur, Soenandar Prijo Soedarmo. 

Puskesmas Taman dalam Perspektif tahun 2014

Tahun 1986 – 1987 dibangun gedung baru di tempat yang sama untuk pelayanan UGD 24 Jam dan rawat inap. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan wilayah Kecamatan Taman yang merupakan daerah perbatasan dengan wilayah lain yakni Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik selain sebagai daerah urban dimana wilayah ini adalah daerah yang paling potensial terkait permasalahan kesehatan, sehingga dirasa perlu adanya fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang cukup memadai. Perubahan status dari Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap ini menjadikan Puskesmas Taman sebagai salah satu diantara beberapa Puskesmas Rawat Inap lainnya di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo. 

Pada tahun 1994, setelah selesai pembangunan gedung baru untuk fasilitas Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan Poli Gigi, maka pelayanan keduanya yang sebelumnya berada di Jalan Raya Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dipindahkan menjadi satu atap dengan Puskesmas Induk di Jalan Raya Ngelom No. 50 Taman Sidoarjo. 

Tahun 1998 untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih representatif, maka dibangun dan direhab bangunan UGD 24 Jam dan ruang rawat inap yang pada waktu itu dilakukan peresmian gedung baru yang ditanda tangani oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur yaitu Bapak Basofi Sudirman tepatnya tanggal 24 Agustus 1998. 

Secara pengelolaan keuangan, pada tahun 2004, Puskesmas Taman juga pernah menjadi satu-satunya Puskesmas berstatus swadana diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan sebagi proyek percontohan bagi Puskesmas lain terhadap pengelolaan dana bagi sepenuhnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas Taman. 

Sebagai bukti nyata adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Tim Manajerial dan seluruh Tenaga atau Staf Puskesmas Taman dalam Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan, serta untuk menjamin mutu layanan, sejak tanggal 2 April 2007 Puskesmas Taman menerapkan Sistem Manajemen  Mutu ISO 9001 : 2000 dan diakui secara resmi oleh Badan Sertifikasi  SUCOFINDO, tbk dengan Sertifikat No. QSC 00596 tanggal 15 November 2007.  

Adanya perubahan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008 membuat Puskesmas Taman terus berupaya meningkatkan mutu dengan upgrade sistem dan melakukan renewal atau perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2008 melalui Badan Sertifikasi USR.

Diolah dari berbagai sumber terkait Sejarah Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo.

JUMLAH PENDUDUK DAN KONDISI GEOGRAFIS TAKKAN SURUTKAN LANGKAH PEMERINTAH WUJUDKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Jakarta, 19 Februari 2013

 Penyediaan Universal Health Coverage (UHC) kepada seluruh rakyat Indonesia memerlukan proses dan waktu, terutama mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia serta kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak akan menyurutkan kebijakan Pemerintah dalam meneruskan langkah-langkah menuju tercapainya UHC.

Demikian pernyataan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D, saat menjadi salah satu panelis utama pada salah satu Roundtable Discussion pada kegiatan Ministerial-level Meeting on Universal Health Coverage yang bertema “Country Experiences with Health Financing Reforms for Universal Health Coverage”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO) bekerjasama dengan World Bank, bertempat di Markas Besar WHO, Jenewa, Swiss (18/2).

“Pemerintah RI terus mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka memberikan “Universal Health Coverage” kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia”, ujar Wamenkes.

Wamenkes menerangkan, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia pada saat ini telah mencapai 86,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin. Kedepannya, 5 buah skema asuransi kesehatan yang ada diharapkan akan dapat digabungkan (merged) pada tahun 2014 untuk mempermudah seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari penerapan UHC di Indonesia.

Menurut Wamenkes, salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah RI dalam meningkatkan daya ungkit penduduk miskin dan hampir miskin adalah pembentukan basis data terpadu, yang dilakukan di bawah koordinasi kantor Wakil Presiden RI, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Dengan adanya unifikasi data tersebut penyaluran bantuan terkait program kemiskinan, termasuk penyediaan UHC, akan memiliki dampak yang lebih maksimal”, kata Wamenkes.

Wamenkes berpandangan bahwa penerapan UHC memerlukan political will yang kuat dari seluruh komponen di Pemerintahan, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

Kegiatan yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dari sekitar 30 negara ini merupakan forum tukar pengalaman serta pemikiran di antara Negara-negara anggota WHO dalam mengimplementasikan jaminan kesehatan di negaranya masing-masing. Diharapkan para delegasi juga dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama oleh masyarakat internasional dalam memajukan UHC di seluruh Negara. Kegiatan ini berlangsung hingga 19 Februari 2013. 

 

Merujuk informasi dari : http://www.depkes.go.id/index.php/component/content/article/43-newsslider/2232-jumlah-penduduk-dan-kondisi-geografis-takkan-surutkan-langkah-pemerintah-wujudkan-universal-health-coverage.html