Masih Banyak Perusahaan belum Daftarkan Karyawannya di BPJS

Surabaya -  Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur akan memanggil dan berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim untuk mengimplementasikan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di kelola oleh Badan penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS).

Menurut Kadisnakertransduk Jawa Timur Edi Purwinarto hingga saat ini banyak dari perusahaan di Jawa Timur yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS sesudah resmi diberlakukan 1 Januari 2014.

"Pemprov Jawa Timur terus melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Apindo, karena berbicara JKN BPJS, maka kewajiban Perusahaan yakni membayarkan premi bagi pekerjanya," terang Edi, Minggu (23/2/2014).

Kendati demikian, Edi meminta para pekerja harus berperan aktif agar mereka dapat segera mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional, jika perusahaan di rasa belim bisa mendaftarkan pekerja nya, karyawan bisa langsung daftar sendiri ke BPJS.

Diakui Edi penerapan BPJS yang sudah berjalan 1 bulan lebih ini sekarang masih dalam masa transisi, untuk itu perlu terus dilakukan sosialisasi pada semua perusahaan di Jawa Timur. Dengan adanya BPJS karyawan akan lebih fokus dengan pekerjaannya karena sudah dijamin masa tuanya, sehingga produktifitas mereka meningkat.

Ditambahkan Edi, dalam tahap sekarang, di Jawa Timur sudah ada 17 juta peserta yang otomatis masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan masih terus dilakukan sosialisasi.

Sementara sampai sekarang dari sekitar 4000 perusahaan di Jawa Timur, baru 20 persen yang daftar dalam kepesertaan BPJS.

Target kepesertaan BPJS menurut Edi tidak hanya pekerja formal, tapi juga pekerja informal yang ada di semua wilayah di Jawa Timur, sehingga di 2019, semua warga Jatim sudah masuk dalam kepesertaan BPJS sesuai dengan target.

Sumber: RRI